MENGEJAR TARGER 2020 OPERASI, PEMDA BLORA LAKUKAN PEMBEBASAN LAHAN

Bupati Blora Djoko Nugroho pimpin Rapat koordinasi pembangunan bandara Ngloram

Cepu, Apdesi - Bupati Djoko Nugroho menginginkan pembangunan fisik reaktivasi Bandara Ngloram yang ada di Kecamatan Cepu bisa segera dimulai dan menargetkan mulai didarati pesawat pada tahun 2020 mendatang. Sebagai langkah percepatannya, Bupati dalam waktu dekat akan melakukan konsultasi dengan Gubernur Jawa Tengah terkait pembebasan lahannya.

“Saya minta revisi masterplan pembangunan bandara segera dilakukan dalam minggu-minggu ini. Masterplan ini akan kita gunakan untuk dasar pelaksanaan pembebasan lahan bersama-sama dengan Pemprov Jawa Tengah,” tegas Bupati dalam rapat presentasi masterplan Bandara Ngloram, Selasa (16/10/2018).

Dalam rapat yang dihadiri Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Trunojoyo, Indra Triyantono, sebagai satuan pelaksana pembangunan Bandara Ngloram dari Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Bupati menginginkan pembebasan lahan bisa segera dilakukan.

“Mengingat ini sudah bulan Oktober, maka langkah pembebasan lahan harus segera disusun bersama dengan Pemprov Jawa Tengah. Nanti tim dari Pemkab akan minta waktu untuk presentasi di hadapan Pak Gubernur,” lanjut Bupati.

Pasalnya saat ini lahan yang ada baru untuk perpanjangan landasan pacu saja, sehingga menurut Bupati perlu pembebasan untuk akses jalan masuk dan terminal yang luasannya harus diperinci per tahapan dalam masterplan.

“Jika jadi nanti, saya ingin mengganti nama bandara yang tadinya hanya dinamai Bandara Ngloram karena letaknya di Desa Ngloram, menjadi Bandara Arya Penangsang. Arya Penangsang adalah Raja Kerajaan Jipang Panolan yang pusat kerajaannya tidak jauh dari Ngloram,” ucap Bupati.

Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Trunojoyo, Indra Triyantono, menyampaikan agar bandara bisa didarati pesawat jenis ATR-72, minimal pada tahapan awal ini ada pembebasan lahan seluas 6,2 hektar.

“Enam koma dua hektar ini bentuknya seperti apa dan posisinya bagaimana, harus dimasukkan dalam masterplan dahulu. Sehingga nanti dalam pembebasan lahannya bisa jelas. Karena pembebasan lahan dilakukan oleh Pemkab dan Pemprov,” ucapnya.

Ia pun menyampaikan bahwa tahun 2019 nanti pihaknya dari Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Trunojoyo telah menganggarkan anggaran sebesar Rp 40 milar dari APBN untuk melakukan overlay dan perpanjangan landasan. Sedangkan tahun ini sedang berlangsung proses pemagaran aset tanah bekas bandara lama.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, H. Hadi Santoso, ST, MT yang ikut hadir dalam rapat ini menyatakan kesediaannya untuk mendukung dan mengawal proses pembangunan Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu, Blora.

“Kami mewakili Pak Ketua Komisi D siap mendukung. Pada intinya DPRD Jawa Tengah siap membantu mengawal dan menyukseskan pembangunan bandara ini dalam hal penganggaran dana untuk pembebasan lahan yang akan dilakukan sharing antara Pemprov Jateng dan Pemkab Blora. Kita ketahui bersama bandara ini sangat potensial dikembangkan,” ujar Hadi Santoso.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Blora, Wakil Ketua DPRD Blora, Sekda, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Kepala Dinrumkimhub, Bappeda Jawa Tengah, Bappeda Blora, dan OPD terkait lainnya. (Tim)