AKHIRNYA PEMBANGUNAN JEMBATAN KRADENAN-NGRAHO AKAN SEGERA TERWUJUD
https://www.apdesinews.com/2018/11/pembangunan-jembatan-kradenan-ngraho.html
Penandatanganan Kesepakatan Bersama “WIRANEGORO”
antara Bupati Blora
Djoko Nugroho, Bupati Bojonegoro
Dr. Hj. Anna Muawanah, dan Bupati Ngawi
Ir. H. Budi Sulistyono
Disaksikan langsung Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) RI,
Prof. Dr. Pratikno M.Soc, Sc.
APDESINEWS.COM-Komitmen pasangan Bupati Djoko Nugroho dan Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si untuk memajukan kawasan Blora Selatan yang selama ini tertinggal dan menjadi kantong kemiskinan memperoleh jalan cerah. Bupati Bojonegoro dan Bupati Ngawi yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Blora di bagian selatan sepakat untuk secara bersama-sama membangun perbatasan setelah melalui berbagai pembahasan.
Kata sepakat itupun langsung diresmikan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama “WIRANEGORO” antara Bupati Blora Djoko Nugroho, Bupati Bojonegoro Dr. Hj. Anna Muawanah, dan Bupati Ngawi Ir. H. Budi Sulistyono, di Rumah Dinas Bupati Bojonegoro, Senin (19/11/2018) dengan disaksikan langsung Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) RI, Prof. Dr. Pratikno M.Soc, Sc.
Untuk diketahui, Wiranegoro sendiri merupakan singkatan dari nama tiga Kabupaten yang melaksanakan kesepakatan bersama kali ini, yakni Ngawi-Blora-Bojonegoro.
Bupati Djoko Nugroho menyampaikan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama ini dilatarbelakangi kesadaran bersama untuk melaksanakan pembangunan dari wilayah perbatasan agar akses masyarakat bisa semakin bagus, tidak kalah dengan pusat Kabupaten.
“Kabupaten Blora di wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan Ngawi dan Bojonegoro merupakan kawasan hutan. Disana banyak pedesaan yang menjadi kantong kemiskinan karena keterbasan akses. Lebih dekat ke Ngraho Bojonegoro dan ke Ngawi, daripada ke Blora. Namun jalan menuju Ngawi jelek. Sedangkan untuk ke Ngraho saja tidak ada jembatan, hanya memakai perahu,” ucap Bupati.
Sehingga dengan adanya kesepakatan bersama ini pihaknya berharap ketiga Bupati bisa bersama-sama untuk mulai memperhatikan wilayah pinggiran.
“Ini momentum yang bagus, apalagi bisa disaksikan oleh Menteri Sekretaris Negara secara langsung. Semoga hal ini bisa terdengar sampai pusat dan mendapatkan dukungan,” lanjut Bupati Djoko Nugroho.
Dari kesepakatan ini, pihaknya menginginkan sesegera mungkin pembangunan jembatan Bengawan Solo penghubung Kradenan-Ngraho bisa segera dilakukan. Selain itu juga pembangunan jalan tembus Randublatung-Ngawi melalui Getas-Banjarejo-Pitu.
Bupati Ngawi Ir. H. Budi Sulistyono menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik upaya pembangunan wilayah dari pinggiran dan bersama Blora dan Bojonegoro akan memulai hal itu.
“Kami yang punya perbatasan dengan Blora dan Bojonegoro mulai merasa malu ketika melihat wilayah pinggiran masih jelek. Sehingga dengan ini akan timbul semangat untuk bersama-sama membangun dari pinggiran. Apa yang bisa dikerjasamakan akan dilakukan demi memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Bupati Bojonegoro Dr. Hj. Anna Muawanah. Dirinya mengaku senang jika beberapa kepala daerah yang memiliki perbatasan seperti ini bisa melakukan kerjasama pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Misalnya banyak warga empat Kecamatan di Blora bagian selatan yang sekolah di Ngraho. Banyak juga warga Ngraho yang belanja bahan pangan ke Blora. Mereka saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Jika aksesnya ditingkatkan, maka ekonomi akan meningkat dan kesejahteraan semakin dirasakan. Begitu juga dengan Bojonegoro yang berbatasan dengan Ngawi,” terang Bu Anna, panggilan akrabnya.
Atas terselenggaranya acara ini, Mensesneg Prof Pratikno pun mengapresiasi dan bangga atas langkah ketiga Bupati yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan masyarakat dengan melakukan kesepakatan bersama.
“Jujur kegiatan ini tidak masuk agenda protokoler Mensesneg. Saya tadi habis mendampingi Pak Presiden di Lamongan untuk sejumlah agenda kunjungan kerja dan menuju Bojonegoro untuk menjenguk orangtua. Namun setelah diundang untuk hadir di Rumah Dinas Bupati, ternyata didaulat untuk menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama tiga pimpinan daerah yang akan membangun wilayah perbatasan. Saya turut senang dan bangga, Presiden pasti akan senang mendengar kepala daerah yang terus melakukan terobosan seperti ini,” ucap Mensesneg.
Menurut Mensesneg, membangun perbatasan rupanya tidak hanya Papua maupun Sabang. Namun daerah perbatasan antar Kabupaten juga harus diperhatikan para Kepala Daerah.
“Disini Bojonegoro, Blora dan Ngawi telah memulainya. Ini langkah yang bagus dan bisa menjadi contoh daerah lainnya,” lanjutnya.
Sebelum penandatanganan, terlebih dahulu dilakukan ramah tamah. Dimana para pimpinan tiga Kabupaten bersama Mensesneg makan siang bersama dan duduk satu meja membicarakan perencanaan pembangunan perbatasan masing-masing.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si, Wakil Bupati Bojonegoro Drs. Budi Irawanto, M.Pd, Forkopimda Bojonegoro serta OPD terkait dari ketiga Kabupaten.
Dari Kabupaten Blora turut hadir Asisten Pemerintahan Setyo Edy SH, M.Hum, Plt. Kepala Bappeda Ir. Reni Miharti, M.Agr.Bus, Kepala DPUPR Ir. Samgautama K, MT, Kepala Kesbangpol Achmad Nurhidayat SH, M.Si, MM, Kepala Satpol PP Blora, Anang Sri Danaryanto S.Sos, M.Si, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Iwan Setiyarso, S.Sos, M.Si, dan Kepala Bagian Humas Protokol Hariyanto SIP, M.Si.
Sementara itu, Sabtu lalu (17/11/2018) telah dilakukan peninjauan wilayah perbatasan Blora-Bojonegoro oleh kedua Bupati di Desa Medalem Kecamatan Kradenan yang akan dijadikan lokasi pembangunan jembatan di atas Bengawan Solo.(Ag/Thb)
“Jujur kegiatan ini tidak masuk agenda protokoler Mensesneg. Saya tadi habis mendampingi Pak Presiden di Lamongan untuk sejumlah agenda kunjungan kerja dan menuju Bojonegoro untuk menjenguk orangtua. Namun setelah diundang untuk hadir di Rumah Dinas Bupati, ternyata didaulat untuk menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama tiga pimpinan daerah yang akan membangun wilayah perbatasan. Saya turut senang dan bangga, Presiden pasti akan senang mendengar kepala daerah yang terus melakukan terobosan seperti ini,” ucap Mensesneg.
Menurut Mensesneg, membangun perbatasan rupanya tidak hanya Papua maupun Sabang. Namun daerah perbatasan antar Kabupaten juga harus diperhatikan para Kepala Daerah.
“Disini Bojonegoro, Blora dan Ngawi telah memulainya. Ini langkah yang bagus dan bisa menjadi contoh daerah lainnya,” lanjutnya.
Sebelum penandatanganan, terlebih dahulu dilakukan ramah tamah. Dimana para pimpinan tiga Kabupaten bersama Mensesneg makan siang bersama dan duduk satu meja membicarakan perencanaan pembangunan perbatasan masing-masing.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si, Wakil Bupati Bojonegoro Drs. Budi Irawanto, M.Pd, Forkopimda Bojonegoro serta OPD terkait dari ketiga Kabupaten.
Dari Kabupaten Blora turut hadir Asisten Pemerintahan Setyo Edy SH, M.Hum, Plt. Kepala Bappeda Ir. Reni Miharti, M.Agr.Bus, Kepala DPUPR Ir. Samgautama K, MT, Kepala Kesbangpol Achmad Nurhidayat SH, M.Si, MM, Kepala Satpol PP Blora, Anang Sri Danaryanto S.Sos, M.Si, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Iwan Setiyarso, S.Sos, M.Si, dan Kepala Bagian Humas Protokol Hariyanto SIP, M.Si.
Sementara itu, Sabtu lalu (17/11/2018) telah dilakukan peninjauan wilayah perbatasan Blora-Bojonegoro oleh kedua Bupati di Desa Medalem Kecamatan Kradenan yang akan dijadikan lokasi pembangunan jembatan di atas Bengawan Solo.(Ag/Thb)
