KETUA PRAJA KABUPATEN BLORA MENOLAK KALAU KADES YANG DIPANGGIL BPK BERMASALAH

  Ketua Praja Kabupaten Blora Agung Heri Susanto

APDESINEWS.COM- Warga Blora dikagetkan dengan pemberitaan terkait banyaknya kepada desa yang diperiksa oleh BPK mengenai bantuan keuangan (bankeu) yang diberikan DPRD kepada desa. Sebanyak 170 kepala desa (kades) di Kabupaten Blora dipanggil auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) provinsi baru-baru ini.

Seperti yang diberitakan koran harian Jawa Pos Radar Kudus bahwa hal ini dibenarkan Kepala Inspektorat Kabupaten Blora Kunto Aji kemarin. Semua kades yang mendapatkan bantuan tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, pada Maret mendatang, BPK akan kembali datang untuk kembali memeriksa. ”Ini baru tahap awal. Untuk pemeriksaan yang rinci nanti awal Maret,” ucapnya.

Menurutnya, pemeriksaan ini terkait adanya temuan-temuan yang didapat oleh BPK. Mulai dari pajak, administrasi, dan hasil pekerjaan. Sehingga yang mendapat bankeu dipanggil semua.

Dia menjelaskan, saat ini pengelolaan dari alokasi dana desa (ADD), dana desa, dan lainnya sudah mulai bagus. Sudah ada peningkatan. Semakin baik. ”Terkait dengan ini (pemeriksaan oleh BKP provinsi, Red) memang belum tersedia LPj. Jadi, pengenaan pajak belum bisa. Makanya dengan adanya pemeriksaan ini, bisa ditindaklanjuti. Misalnya dapat uang berapa, sudah dapat berapa pajaknya bisa segera dibayarkan pajaknya,” jelasnya.

Dari beberapa informasi bahwa  dana tersebut ternyata sudah dipotong terlebih dahulu sebelum cair ke desa. Selain itu, di antara 170 desa yang diperiksa BPK itu, tidak semuanya belum membuat laporan pertanggungjawaban (LPj). Hanya beberapa yang belum.

Mantan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dinporabudpar) Blora ini, berharap administrasi desa bisa baik. Kepatuhannya juga ditingkatkan. Sebab berpengaruh juga dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kabupaten.

Dia menambahkan, selain memeriksa kades, kemarin BPK juga datang untuk pemeriksaan bantuan politik (banpol). ”Untuk pemeriksaan yang rinci, juga nanti awal Maret,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPPKAD) Blora Maskur mengatakan, pemanggilan memang bertahap. Masing-masing kades diperiksa sendiri-sendiri. Ada yang sampai pukul 02.00.

”Kami (BPKAD, Red) tugasnya hanya menyalurkan dana. Yang tahu apa saja permasalahan di bankeu ya BPK. Saya juga khawatir berimbas ke BPKAD. Tapi semoga tidak,” jelasnya.

Dia mengaku beberapa kali bertemu pendamping desa. Katanya tidak ada apa-apa. Namun, dia juga mendapat cerita dari para pegawainya, kalau ada juga desa yang kurang baik. ”Apa mungkin yang saya tanya kebetulan (desa) yang baik-baik, juga tidak tahu,” selorohnya kemarin.

Sementara itu, Ketua Praja Kabupaten Blora Agung Heri Susanto menjelaskan, pemeriksaan BPK memang terkait bankeu. Dia juga menolak kalau semua desa yang dipanggil bermasalah. Sebab, banyak desa yang menggunakan dana bankeu tersebut sesuai dengan peruntukannya dan sebenar-benarnya.

”Mungkin ada desa yang barangkali RAB-nya salah. Mungkin juga pelaksanaannya kurang sesuai ketentuan,” tuturnya. (BB/Sub)