2020, Mobdin Pimpinan DPRD Blora Baru

APDESINEWS.COM - Ketua DPRD Kabupaten Blora bakal menerima mobil dinas (Mobdin) baru. Pengadaan mobdin yang dianggarkan Sekretariat DPRD Kabupaten Blora di APBD 2020 hanya untuk membeli satu unit mobdin pimpinan DPRD. Belum diketahui merk dan type kendaraan yang akan dibeli.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Blora, HM. Dasum, membenarkan adanya pengajuan mobdin untuk operasional Ketua DPRD ditahun 2020 mendatang. Kendaraan mobil dinas ini untuk menunjang kegiatan-kegiatan Ketua DPRD baik dalam daerah ataupun luar daerah.

“Pengadaan mobdin kami tahun 2014, jadi secara umur sudah layak untuk diganti. Namun penggantian mobdin tersebut tidak asal kami minta ganti begitu saja, harus sesuai aturannya,” terang Dasum saat ditemui media di ruang kerjanya, Rabu, (27/11/2019) siang.

Menurut Sekretaris Daerah (Setda), lanjut Dasum, sebagai Ketua DPRD, kedudukannya setara dengan Bupati sebagai untuk simbol Negara yang ada di daerah. “Sebagai pejabat Negara, pelayanan dan fasilitas ada aturannya,” lanjut Dasum.

“Kami tidak mendapatkan tunjangan transportasi. Dari Sekretaris Daerah (Setda) memang tidak diperbolehkan dan harus dapat mobdin,” ujar Dasum.

Karena menjadi polemik dengan tudingan sebuah pemborosan anggaran dan tidak peka dengan kondisi rakyat, akhirnya diputuskan hanya satu unit dapat mobdinas yang baru.

“Banyak anggapan ini sebuah pemborosan anggaran dan tidak peka dengan kondisi rakyat, akhirnya kami putuskan diputuskan hanya satu unit dapat mobdinas yang baru. Lain bisa menerima untuk diservis saja," tandasnya.

"Mobil dinas ini kan aset negara, dipergunakan untuk menjalankan tugas saya sebagai Abdi Negara. Bukan untuk kepentingan saya pribadi nantinya, kalau memang tidak dapat mobdin baru juga tidak masalah, mobil pribadi saya juga ada,” tuturnya.

“Sekali lagi yang saya tekankan, ada atau tidak ada mobdin saya tetap akan optimal bekerja, menyerap aspirasi rakyat. Dan di anggaran 2020 nanti akan tetap dianggarkan satu mobil Dinas yang sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam Peraturan yang ada," tandasnya.

Terkait dengan kondisi mobdin saat ini yang dipergunakan pimpinan DPRD Blora, memiliki permasalahan yang sama. Sama-sama sering rusak.

"Mobdin yang saya bawa sering kali masuk bengkel, yang lain juga sama. Pernah mogok di tengah hutan Cabak,  saya nunggu sampai 3 jam, akhirnya diderek. Coba bayangkan” ungkapnya.

“Wakil Ketua kami yang lain juga sama. Ketika kunjungan kerja, mobilnya mogok di Jombang dan akhirnya masuk bengkel di sana,”  tukas politisi senior dari PDIP.

“Pengadaan mobdin memang perlu dilakukan karena saat ini kondisinya sering mengalami kerusakan, dan tidak efisien serta tidak layak untuk dipergunakan bagi pejabat negara. Dengan pertimbangan teknis tersebut, maka pengadaan mobdin baru harus dilakukan meskipun secara bertahap,” pungkas pria asal Desa Galuk, Kecamatan Kedungtuban ini.***(Ely)